Kategory
Kaltim,
21-01-2026 16:22:08
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Kepatuhan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kehutanan atas Kegiatan Usaha Pertambangan Semester II Tahun 2025
PILARKALTIM: Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Kepatuhan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kehutanan atas Kegiatan Usaha Pertambangan Semester II Tahun 2025. Penyerahan LHP berlangsung di Ruang Mulawarman, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (21/1/2026).
LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto, kepada pimpinan DPRD Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya BPK untuk memastikan kegiatan usaha pertambangan di Kalimantan Timur berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan kehutanan.
Wakil Gubernur Seno Aji menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas pelaksanaan pemeriksaan yang objektif dan komprehensif. Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperkuat tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
“LHP ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kebijakan dan pengawasan, agar pembangunan sektor pertambangan tetap berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan,” ujar Seno Aji.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan serta mendorong kepatuhan pelaku usaha pertambangan terhadap regulasi lingkungan hidup dan kehutanan, demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto, mengatakan BPK akan terus mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten melalui rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan.
Menurutnya, pemeriksaan kepatuhan tersebut menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan, serta memperkuat tanggung jawab pemerintah daerah. Permasalahan yang terungkap dalam temuan pemeriksaan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati.
“Hal ini merupakan wujud pembenahan serta bukti keseriusan seluruh komponen pemerintah dalam menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah, tata kelola keuangan, serta pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Suharyanto.(***)
Iklan pilarkaltim.com
Iklan pilarkaltim.com
Tags:
Pemprov Kaltim
wagub kaltim
1 day ago
14-10-2026 13:35:44
14-10-2026 13:40:04
13-10-2026 17:13:27
12-10-2026 13:45:04
10-10-2026 14:14:40
