Kategory
Ekonomi,
Kutai Kartanegara,
15-06-2026 15:09:44
(Pengamat Ekonomi Kaltim, Purwadi Purwoharsojo. (Istimewa)
PILAR KALTIM: Di pasar-pasar tradisional Kutai Kartanegara, para pembeli mulai merasakan perubahan yang sama dalam beberapa bulan terakhir. Uang belanja yang biasanya cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari kini terasa semakin cepat habis.
Harga beras merangkak naik. Sayur-sayuran ikut mengalami kenaikan.
Minyak goreng dan gula pasir pun perlahan menyesuaikan harga. Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), tekanan terhadap kebutuhan pokok mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pantauan di sejumlah pasar menunjukkan beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan berkisar Rp5 ribu hingga Rp6 ribu dibanding beberapa bulan sebelumnya.
Bagi sebagian keluarga, kenaikan itu mungkin terlihat kecil. Namun bagi masyarakat yang penghasilannya pas-pasan, perubahan harga kebutuhan pokok menjadi persoalan yang cukup berat karena menyentuh pengeluaran sehari-hari.
Pengamat ekonomi Kalimantan Timur sekaligus dosen Universitas Mulawarman Samarinda, Purwadi Purwoharsojo, menilai kondisi tersebut menjadi ironi bagi Kutai Kartanegara.
Pasalnya, Kukar selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil padi terbesar di Kalimantan Timur dan berkontribusi besar terhadap kebutuhan beras di provinsi ini.
“Yang agak unik memang, Kukar selama ini menjadi salah satu daerah penghasil padi terbesar di Kalimantan Timur.
Kalau tidak salah, Kukar mampu menyuplai sekitar 47 persen kebutuhan beras di Kaltim,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (15/6/2026).
Menurut Purwadi, dengan kapasitas produksi sebesar itu, seharusnya Kukar memiliki tingkat kemandirian pangan yang lebih baik, setidaknya untuk komoditas beras.
“Harusnya dengan situasi itu Kukar bisa lebih mandiri soal pangan, khususnya beras. Tapi kenapa masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah, ini yang perlu dievaluasi,” katanya.
Ia menilai pemerintah perlu segera mencari akar persoalan di balik kenaikan harga yang terjadi. Sebab, apabila tidak segera diatasi, kondisi tersebut berpotensi memicu tekanan inflasi di daerah.
Menurutnya, ada banyak faktor yang perlu ditelusuri, mulai dari kenaikan biaya logistik, ongkos transportasi, terganggunya distribusi dari daerah pemasok, hingga dampak kenaikan harga BBM.
“Harus jelas penyebabnya, apakah karena logistik mahal, biaya transportasi naik, pengiriman dari luar daerah terganggu, atau karena faktor lain seperti kenaikan harga BBM,” ujarnya.
Bagi Purwadi, situasi yang terjadi saat ini tidak bisa dipandang sebagai kenaikan harga biasa.
Ketika nilai tukar rupiah melemah dan harga kebutuhan pokok naik secara bersamaan, tekanan ekonomi akan dirasakan lebih besar oleh masyarakat.
“Jangan sampai ini menjadi pukulan berikutnya bagi masyarakat. Rupiah tidak baik-baik saja, sembako naik, BBM naik. Ini bisa menjadi pukulan berantai, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,” katanya.
Ia bahkan mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat mendorong sebagian masyarakat yang sebelumnya telah masuk kategori kelas menengah kembali mengalami penurunan kesejahteraan.
Pendapatan yang dimiliki, menurutnya, berpotensi tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar apabila kenaikan harga terus berlanjut.
“Kelompok masyarakat yang baru saja naik ke kelas menengah bisa turun lagi karena pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Karena itu pemerintah harus segera turun tangan, jangan menunggu viral baru bergerak,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Purwadi meminta pemerintah daerah segera melakukan inspeksi langsung ke pasar. Menurutnya, kehadiran pemerintah di lapangan penting untuk mengetahui kondisi riil yang terjadi dan memastikan penyebab kenaikan harga.
Ia mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bulog, DPRD, hingga kepala daerah turun langsung memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok bahan pokok.
“Menurut saya harus segera dilakukan sidak ke pasar. Disperindag, Bulog, DPRD, hingga bupati perlu turun langsung mengecek kondisi di lapangan.
Kenapa bisa terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan seperti ini,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan apakah mahalnya biaya distribusi dari daerah pemasok menjadi penyebab utama naiknya harga pangan di Kukar.
“Perlu dipastikan apakah biaya pengiriman yang membuat harga menjadi mahal. Karena pada akhirnya biaya transportasi pasti dibebankan ke konsumen,” jelasnya. (Oby)
Iklan pilarkaltim.com
Iklan pilarkaltim.com
Tags:
Bulog Kukar
Disperindag Kukar
Kutai Kartanegara
universitas mulawarman
1 day ago
14-10-2026 13:35:44
14-10-2026 13:40:04
13-10-2026 17:13:27
12-10-2026 13:45:04
10-10-2026 14:14:40
