Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri pada forum Musrenbang TJSL di Aula Bappeda Kukar, Rabu (29/7/2026). (PKaltim)
PILAR KALTIM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perusahaan Tahun 2026 di Aula Bappeda Kukar, Rabu (29/7/2026).
Forum yang diikuti puluhan perusahaan ini menjadi langkah awal menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan arah pembangunan daerah.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan Musrenbang TJSL menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah dan badan usaha agar program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, seluruh perusahaan diharapkan menyusun program yang selaras dengan visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik melalui 17 Program Dedikasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Melalui forum ini kami ingin membangun kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dengan badan usaha. Harapannya, intervensi yang dilakukan kepada masyarakat bisa selaras sehingga dampaknya jauh lebih besar dan dapat mempercepat terwujudnya Kukar Idaman Terbaik,” ujar Aulia.
Ia menjelaskan, selama ini pemerintah daerah hanya menerima laporan pelaksanaan CSR perusahaan, namun belum melihat sinkronisasi secara menyeluruh dengan program pembangunan daerah.
Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan atau missing link, Pemkab Kukar membentuk forum Musrenbang TJSL sebagai ruang menyelaraskan program perusahaan dengan kebutuhan masyarakat yang telah dipetakan pemerintah.
Selain menyelaraskan program pembangunan, Aulia juga mendorong perusahaan menyiapkan program pemberdayaan bagi pekerja sebelum menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia mengatakan, pekerja perlu dibekali keterampilan maupun peralatan usaha agar tetap memiliki penghasilan setelah tidak lagi bekerja di perusahaan.
“Kalau ada pekerja yang memiliki keterampilan menjadi barber misalnya, saat keluar dari perusahaan dia sudah dibekali perlengkapan usahanya. Dengan begitu mereka tidak menambah angka pengangguran terbuka, tetapi bisa mandiri dan tetap menghidupi keluarganya,” katanya.
Saat ini tercatat sebanyak 28 perusahaan telah menjalin kerja sama dengan Pemkab Kukar melalui forum tersebut.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi TJSL Kukar, Agung Hasanudin, menyebut Musrenbang TJSL tahun 2026 merupakan kegiatan pertama yang mempertemukan pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam menyusun program bersama.
Selama ini perusahaan telah menjalankan CSR maupun Community Development (Comdev), namun belum terkoordinasi secara optimal.
Menurut Agung, forum ini bukan bertujuan menghimpun dana dari perusahaan, melainkan menyinergikan program prioritas pemerintah dengan program CSR perusahaan.
Masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) menyampaikan program prioritas di berbagai sektor yang dapat dikolaborasikan dengan perusahaan sesuai wilayah operasionalnya.
“Yang kita bangun bukan sekadar bantuan dana, tetapi kolaborasi program.
Data masyarakat dimiliki pemerintah, sedangkan perusahaan memiliki anggaran CSR. Dengan data yang akurat, intervensi bisa tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh perusahaan di Kukar pada dasarnya telah melaksanakan tanggung jawab sosial. Namun, pelaporan dan publikasi program masih belum maksimal.
Dari sekitar 200 perusahaan yang beroperasi di Kukar, baru sekitar 30 hingga 50 perusahaan yang rutin menyampaikan laporan pelaksanaan CSR.
"Semoga dengan Forum Komunikasi TJSL ini pihak badan usaha diharapkan semakin aktif melaporkan sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan daerah," pungkasnya.
(Nur)
Iklan pilarkaltim.com
Iklan pilarkaltim.com
Tags:
aulia rahman basri
bupati kutai kartanegara
CSR
Kutai Kartanegara
musrenbang kukar
1 day ago
14-10-2026 13:35:44
14-10-2026 13:40:04
13-10-2026 17:13:27
12-10-2026 13:45:04
10-10-2026 14:14:40
