Kategory
Kutai Kartanegara,
01-06-2026 10:11:17
(Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri(Pkaltim)
PILAR KALTIM : Di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih membayangi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memilih mengambil langkah yang tidak biasa. Sejumlah kegiatan yang melibatkan pihak ketiga untuk sementara ditahan hingga pertengahan tahun 2026, sembari menunggu kepastian kondisi keuangan daerah.
Kebijakan tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memiliki dukungan anggaran yang cukup, sekaligus menghindari munculnya utang pada akhir tahun anggaran.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pola pengelolaan keuangan daerah tahun ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih hati-hati.
Tidak seperti sebelumnya, kegiatan tidak akan langsung dijalankan sebelum ketersediaan dana dipastikan aman.
“Kita tidak ingin menyisakan utang di akhir tahun. Karena itu, uangnya harus tersedia terlebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan,” ujar Aulia, pada Senin (01/06/2026).
Di balik keputusan tersebut, pemerintah daerah juga mempertimbangkan kondisi yang dihadapi para pelaku usaha dan kontraktor. Fluktuasi harga material yang dipengaruhi pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar dolar Amerika Serikat dinilai berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan jika proyek dipaksakan berjalan dengan asumsi harga yang sudah tidak relevan.
Menurut Aulia, kondisi itu bisa berdampak langsung terhadap keberlangsungan pekerjaan konstruksi.
Ketika harga material melonjak sementara harga satuan dalam kontrak tidak lagi sesuai dengan kondisi pasar, kontraktor berisiko mengalami kerugian.
“Kalau harga satuan yang digunakan tidak sesuai kondisi pasar, kasihan kontraktor karena bisa mengalami kerugian atau pekerjaan menjadi terkendala,” katanya.
Selain faktor eksternal, Pemkab Kukar juga masih menunggu perkembangan pendapatan daerah yang hingga kini belum sepenuhnya sesuai harapan. Memasuki Juni 2026, dana transfer dari pemerintah pusat yang diterima daerah baru berada di kisaran 23 persen dari total yang diproyeksikan.
Situasi tersebut membuat pemerintah memilih mengerem sementara sejumlah rencana belanja besar. Langkah itu diambil agar pembangunan yang nantinya berjalan tidak terbebani persoalan pendanaan di tengah jalan.
“Kami ingin memastikan setiap kegiatan yang berjalan benar-benar memiliki dukungan anggaran yang cukup sehingga pelaksana di lapangan bisa bekerja dengan tenang,” jelasnya.
Sementara itu, upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dilakukan.
Pemerintah daerah kini menaruh perhatian pada sejumlah sektor yang selama ini menjadi penopang utama penerimaan daerah, mulai dari pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, hingga pajak air permukaan.
Target PAD Kukar pada 2026 dipatok sekitar Rp1,1 triliun. Namun, berdasarkan proyeksi sementara, realisasi pendapatan diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp800 miliar. Selisih tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah harus lebih cermat dalam menyusun prioritas pembangunan.
Bagi Pemkab Kukar, semester pertama tahun ini menjadi periode penting untuk membaca arah kemampuan fiskal daerah.
Hasil evaluasi yang dilakukan nantinya akan menjadi pijakan dalam menentukan program pembangunan yang dapat dilanjutkan melalui APBD Perubahan 2026.
“Kami akan melakukan evaluasi semester pertama terlebih dahulu, kemudian menyesuaikan belanja daerah dengan proyeksi pendapatan dan dana transfer yang tersedia,” pungkas Aulia.
Di tengah tuntutan pembangunan yang terus meningkat, pilihan untuk menahan sebagian proyek memang bukan keputusan yang populer. Namun bagi pemerintah daerah, menjaga kesehatan keuangan daerah dinilai menjadi fondasi penting agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan tanpa meninggalkan beban bagi tahun-tahun berikutnya. (Oby)
Tags:
aulia rahman basri
Bupati Kukar
bupati kutai kartanegara
Kutai Kartanegara
Pemkab Kukar
1 day ago
14-10-2026 13:35:44
14-10-2026 13:40:04
13-10-2026 17:13:27
12-10-2026 13:45:04
10-10-2026 14:14:40