Kategory
Advertorial,
Diskominfo Kutai Kartanegara,
Kutai Kartanegara,
20-08-2025 20:35:00
Plt. Kepala Dinsos Kukar, Yuliandris
PILAR KALTIM - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan langkah konkret untuk menekan angka kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak.
Plt. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Yuliandris, menyatakan pihaknya tengah mendorong pembentukan satuan tugas (Satgas) atau panitia khusus (Pansus) yang melibatkan berbagai instansi terkait.
Menurutnya, keberadaan Satgas ini akan menjadi mekanisme penting untuk mengidentifikasi faktor penyebab, memetakan dampak, serta merumuskan strategi penanganan yang lebih terarah.
"Ini harus segera dibentuk. Pansus nanti melibatkan beberapa OPD untuk mencari faktor penyumbang, dampak, dan langkah ke depan," jelasnya, pada Rabu (20/8/2025).
Ia menilai kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kukar sudah terlalu sering terjadi dan tidak bisa lagi dipandang sebagai insiden biasa.
Yuliandris menegaskan, lembaga pendidikan yang terbukti melakukan pembiaran atau bahkan terlibat langsung dalam praktik kekerasan semacam ini tidak pantas dipertahankan.
"Kalau ada lembaga yang melakukan hal-hal seperti ini, kalau saya secara pribadi, tutup.
Karena diyakini kemungkinan korban tidak hanya yang muncul sekarang, bisa jadi sudah banyak sejak bertahun-tahun lalu," ujarnya.
Dalam pandangannya, pesantren maupun lembaga pendidikan lainnya seharusnya justru memberi teladan dengan menjaga keamanan anak-anak. Ia menekankan bahwa pesantren sebagai institusi berbasis agama semestinya menjadi tempat yang lebih aman dan bermartabat.
"Kontrak pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang kental dengan nilai keagamaan. Mestinya ada nilai lebih, bukan nilai kurang dibanding lembaga pendidikan umum," katanya.
Meski awalnya kasus yang baru-baru ini mencuat berasal dari lingkungan pesantren, Yuliandris menegaskan bahwa kebijakan pencegahan ini harus berlaku menyeluruh.
Menurutnya, semua lembaga pendidikan tanpa terkecuali wajib menerapkan sosialisasi pendidikan seksual agar anak-anak paham batasan diri dan berani melapor.
"Ini tidak hanya konteks pesantren, tetapi seluruh lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal," ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyebut Satgas yang akan dibentuk tidak hanya sekadar formalitas. Tujuannya adalah memastikan pencegahan berjalan efektif dengan cara menyasar langsung ke sekolah, pesantren, serta komunitas masyarakat.
"Kalau anak-anak sudah memahami sejak kecil, mereka bisa sadar kalau sedang dilecehkan, entah secara fisik maupun lisan," jelasnya.
Yuliandris mengingatkan, jika masalah ini tidak ditangani secara serius, dampaknya akan mencoreng nama baik dunia pendidikan secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa pembiaran hanya akan memperburuk situasi dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
"Kalau dibiarkan, saya khawatir ini merusak nama lembaga-lembaga pendidikan lainnya," ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya langkah cepat.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa lagi sekadar menunggu munculnya kasus baru sebelum bertindak.
"Satgas ini harus segera dibentuk dan dijalankan sekarang juga. Kita tidak bisa menunggu," tegasnya. (Adv/Yun)
Iklan pilarkaltim.com
Iklan pilarkaltim.com
Tags:
Diskominfo Kukar
1 day ago
14-10-2026 13:35:44
14-10-2026 13:40:04
13-10-2026 17:13:27
12-10-2026 13:45:04
10-10-2026 14:14:40
