Kas Daerah Baru Terisi 30 Persen, Pemkab Kukar Ubah Strategi Belanja Tahun 2026

                                                                                                                                                                   Kutai Kartanegara

(Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri(Pkaltim)


PILAR KALTIM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengubah cara mengelola anggaran di tengah kondisi fiskal yang belum sepenuhnya stabil. Jika selama ini program dan kegiatan banyak disusun berdasarkan proyeksi pendapatan yang diperkirakan akan masuk, tahun ini pendekatan tersebut mulai ditinggalkan.

Pemkab Kukar memilih lebih berhati-hati. Belanja daerah kini hanya akan dijalankan setelah dana benar-benar tersedia di kas daerah.

Kebijakan itu disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan keuangan daerah sekaligus menghindari munculnya beban utang pada akhir tahun anggaran.

Menurut Aulia, hingga pertengahan tahun 2026, dana yang masuk ke kas daerah baru berada pada kisaran 26 hingga 30 persen dari total APBD yang telah ditetapkan.

“Kalau sebelumnya pendekatannya lebih prospektif, sekarang kami menggunakan pendekatan retrospektif.

Artinya, uangnya harus benar-benar tersedia terlebih dahulu sebelum belanja dirilis,” katanya, padabKamis (11/6/2026).

Kondisi tersebut membuat pemerintah bersama DPRD melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program pembangunan. Kegiatan yang berjalan saat ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang benar-benar tersedia, bukan berdasarkan estimasi pendapatan yang belum diterima.

Dengan kata lain, pemerintah memilih mengerem sebagian belanja daerah sambil menunggu perkembangan penerimaan daerah pada semester berikutnya.

Meski demikian, Aulia memastikan kebijakan pengendalian anggaran tidak akan mengganggu program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Sektor kesehatan menjadi salah satu yang dipastikan tetap berjalan. Program pelayanan kesehatan melalui BPJS yang memungkinkan masyarakat berobat hanya menggunakan KTP tetap mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

“Untuk belanja yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, kami sudah menyiapkan alokasi khusus.

Program BPJS Kesehatan agar masyarakat bisa berobat cukup menggunakan KTP tetap berjalan,” ujarnya.

Selain kesehatan, sektor pendidikan juga masuk dalam daftar prioritas yang tidak akan terdampak penyesuaian anggaran. Pemerintah memastikan program BOSKAB, BOSKAB afirmasi, bantuan perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru, hingga dukungan anggaran untuk RT tetap disiapkan.

Di sisi lain, perubahan strategi belanja ini juga menjadi upaya pemerintah menghindari persoalan yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, ketika sejumlah kewajiban pembayaran harus ditanggung hingga akhir tahun anggaran.

Karena itu, Pemkab Kukar memilih memastikan kemampuan keuangan terlebih dahulu sebelum membuka pelaksanaan kegiatan dalam skala besar.

Dampaknya mulai terlihat pada sektor pembangunan infrastruktur. Pemerintah kini memprioritaskan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.

Penanganan longsor, perbaikan jembatan yang mengalami kerusakan, hingga infrastruktur yang berpotensi membahayakan warga menjadi proyek yang tetap mendapat prioritas.

“Prioritas pertama adalah infrastruktur yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.

Misalnya penanganan longsor, jembatan yang rusak atau berisiko runtuh, dan infrastruktur lain yang berpotensi membahayakan masyarakat,” jelas Aulia.

Selain itu, pemerintah masih melanjutkan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang sudah ada agar tidak mengalami kerusakan lebih berat di kemudian hari.

Sementara proyek-proyek pembangunan baru untuk sementara belum menjadi fokus utama. Pemerintah memilih menunggu perkembangan penerimaan daerah sebelum mengambil keputusan terkait pelaksanaan proyek baru yang membutuhkan anggaran besar.

“Kami mencoba menahan dulu pembangunan infrastruktur baru sambil melihat perkembangan kondisi keuangan daerah. Tujuannya agar pengelolaan keuangan tetap terkendali dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” tutupnya.

(Oby)

Iklan pilarkaltim.com

Tags:

APBD

aulia rahman basri

Bupati Kukar

bupati kutai kartanegara

Kutai Kartanegara

Pemkab Kukar