Istana Jawab Kritik Lawatan Presiden, Klaim Rombongan Prabowo Dipangkas Lebih dari Separuh

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Nasional

(Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (Tangkapan layar dari akun media sosial Instagram @sekretariat.kabinet)


PILAR KALTIM: Di tengah sorotan publik terhadap frekuensi kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto, Istana akhirnya memberikan penjelasan terbuka. Bukan melalui konferensi pers besar, melainkan lewat tayangan resmi yang diunggah Sekretariat Kabinet untuk menjawab berbagai kritik yang belakangan ramai diperbincangkan.

Sorotan tersebut sebelumnya datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, yang menyinggung sejumlah aspek perjalanan luar negeri kepala negara, mulai dari frekuensi kunjungan, protokoler, hingga besaran anggaran yang digunakan.

Merespons hal itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan delapan poin klarifikasi yang menekankan efisiensi anggaran serta pentingnya diplomasi langsung di tengah dinamika global yang terus berubah.  

Dalam pernyataannya, Teddy terlebih dahulu menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan Dino Patti Djalal, yang dinilainya sebagai salah satu diplomat senior Indonesia dengan pengalaman panjang di bidang hubungan internasional.

“Terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur.

Saya pikir Beliau (Dino Patti Djalal) adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri, walau hanya diberi kesempatan sekitar tiga bulan,” ujarnya dalam unggahan akun media sosial Instagram @sekretariat.kabinet, pada Selasa (02/06/2026). 

Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah biaya perjalanan luar negeri Presiden. Menjawab hal tersebut, Teddy menegaskan bahwa apabila terdapat pengeluaran yang melebihi anggaran resmi negara, seluruh kelebihan biaya tersebut ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo.  

“Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” katanya.

 

Selain soal biaya, Istana juga menyoroti jumlah delegasi yang menyertai Presiden dalam setiap lawatan luar negeri. Pemerintah mengklaim jumlah rombongan saat ini jauh lebih kecil dibanding periode sebelumnya.

Menurut Teddy, jika pada masa lalu satu kunjungan luar negeri bisa melibatkan lebih dari 120 orang, kini jumlah tersebut dibatasi sekitar 50 hingga 60 orang.

“Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran. Lebih dari separuh dari periode sebelumnya,” ujarnya.

 

Di luar persoalan anggaran dan jumlah delegasi, pemerintah juga menjawab kritik terkait jadwal kunjungan luar negeri yang dinilai terlalu sering. Teddy menjelaskan bahwa tidak semua agenda kenegaraan dapat direncanakan jauh hari karena perkembangan geopolitik dunia berlangsung sangat cepat.

Menurutnya, selain agenda rutin seperti KTT ASEAN, G20, APEC, BRICS, dan Sidang Umum PBB, terdapat pula kunjungan yang harus dilakukan sebagai respons terhadap situasi internasional yang berkembang sewaktu-waktu.  

Ia mencontohkan berbagai konflik yang saat ini terjadi di sejumlah kawasan dunia, mulai dari Eropa hingga Timur Tengah, yang menuntut komunikasi intensif antarnegara.

“Perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari.

Jadi, ada jadwal tahunan, dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara,” katanya.  

Bagi pemerintah, diplomasi tidak hanya berlangsung di ruang perundingan formal. Hubungan personal antar pemimpin negara dinilai menjadi modal penting ketika Indonesia membutuhkan dukungan atau kerja sama dalam menghadapi situasi tertentu.

Karena itu, Teddy menolak anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden hanya bersifat seremonial atau sekadar menunjukkan eksistensi di panggung internasional.

“Perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antarpemimpin, baik secara langsung, diliput media, ataupun tertutup.

Nah, itulah diplomasi,” ujarnya.  

Perdebatan mengenai efektivitas lawatan luar negeri Presiden kemungkinan masih akan terus berlangsung. Namun melalui klarifikasi ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa kunjungan-kunjungan tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi diplomasi Indonesia di tengah dunia yang semakin tidak menentu, sembari memastikan efisiensi tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap perjalanan kenegaraan.

(Oby)

Iklan pilarkaltim.com

Tags: