Kategory
Kutai Kartanegara,
23-07-2026 12:56:54
Suasana aksi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kutai Kartanegara di depan kantor Pemerintahan Kabupaten (PKaltim)
PILAR KALTIM - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi unjuk rasa di depan Sekretariat DPRD dan Kantor Bupati Kukar, Kamis (23/7/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar lebih serius memperjuangkan hak keuangan daerah kepada pemerintah pusat di tengah menurunnya kemampuan fiskal daerah.
Koordinator Lapangan Aksi, Ridho Arka, menilai pemerintah daerah belum optimal memperjuangkan hak fiskal Kukar. Ia juga menyoroti pengelolaan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pemerintah daerah harus lebih serius memperjuangkan hak keuangan Kukar kepada pemerintah pusat. Kebijakan anggaran juga harus benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ridho mencontohkan masih banyaknya infrastruktur jalan yang rusak serta sejumlah aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah nyata pemerintah, bukan sekadar menjadikan efisiensi anggaran sebagai alasan.
“Kalau infrastruktur dibenahi, dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Kukar, Muhammad Iryanto, mengatakan pemerintah menghargai masukan yang disampaikan mahasiswa sebagai bagian dari kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
Ia menjelaskan, kondisi fiskal yang sedang menurun bukan hanya dialami Kukar, tetapi juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, pemerintah harus menyusun skala prioritas agar anggaran yang tersedia tetap mampu membiayai kebutuhan paling mendesak.
“Situasi fiskal memang sedang tidak mudah sehingga pemerintah harus lebih selektif menentukan prioritas. Belanja yang bersifat wajib, seperti gaji pegawai dan operasional pelayanan publik, harus dipenuhi lebih dahulu sebelum anggaran dialokasikan untuk program pembangunan lainnya,” jelasnya.
Iryanto menambahkan, berbagai strategi penyesuaian anggaran terus disusun agar program prioritas Bupati tetap dapat berjalan meski di tengah keterbatasan fiskal.
"Seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa ini akan kita diteruskan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, mengaku memahami keresahan yang disampaikan para mahasiswa.
Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran memang memberikan dampak terhadap pembangunan daerah, terutama di wilayah penghasil sumber daya alam seperti Kukar.
“Kukar memberikan kontribusi besar melalui sektor minyak dan gas.
Karena itu, sudah semestinya daerah juga memperoleh dukungan fiskal yang lebih proporsional agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” Tandasnya (Nur)
Iklan pilarkaltim.com
Iklan pilarkaltim.com
Tags:
HMI Kukar
Kutai Kartanegara
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Pemkab Kukar
1 day ago
14-10-2026 13:35:44
14-10-2026 13:40:04
13-10-2026 17:13:27
12-10-2026 13:45:04
10-10-2026 14:14:40
